Implementasi Penegakan Hukum Dan HAM di Indonesia

Menurut definisinya, Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights merupakan suatu hal atau landasan yang mendasar yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. Dalam konteksnya hak asasi manusia memiliki payung hukum untuk melindungi, sehingga hukum dan HAM adalah sesuatu yang tak bisa di pisahkan. Namun apakah penegakan hukum di negara kita ini sudah selayaknya mendapat acungan jempol atau dalam konteks penegakan hukum di negeri ini sudah tepat? 

gerakan perlindungan hak asasi manusia

Ada sebuah pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)yaitu Mahfud MD yang cukup menggelitik, dalam sebuah diskusi bertema "Refleksi dan evaluasi penegakan hukum dan HAM" di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta Pusat, Rabu (26/12). Dia mengatakan penegakkan hukum dan hak asasi manusia di indonesia di nilai serba tidak pasti, mahfud menyakini adanya kerusakan-kerusakan di berbagai bidang karena hukum di indonesia di nilai tidak ada kepastian hukum secara tegas.


Pernyataan dari ketua Mahkamah Konstitusi ini cukup beralasan, mengingat pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di berbagai daerah masih terjadi. Hal itu bisa di buktikan dengan masih adanya kasus-kasus diskriminasi antar masyarakat, konflik horizontal seperti antara masyarakat dengan polisi, maraknya intoleransi antar masyarakat, seperti contohnya pengusiran ibadah terhadap suatu kelompok tertentu serta beberapa aturan konstitusional yang memang dibuat melanggar, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia.

Walau bagaimanan pun juga, dari pelbagai kasus-kasus pelanggaran Hukum dan HAM di Indonesia, dalam implementasi penegakan hukum di indonesia juga perlu kita apresiasi. Ada prestasi yang sudah di torehkan negara ini dalam kajian penegakan hukum di indonesia. Sekali lagi, hal ini tentunya kembali pada political will pemerintah saat ini. Ketegasan, kesungguhan dan komintmen pemerintah dalam menjalankan kewajiban benar-benar sedang diuji, terutama dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang ada terutama tentang penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai  sebuah lembaga negara yang mengkaji, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia harus benar-benar mampu memberikan kontribusinya terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia, supaya masyarakat memiliki payung hukum terhadap segala tindakan-tindakan kekerasan, diskriminatif dan hak asasi manusia.